JOMBANG, MATANETIZEN.COM — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan perluasan layanan Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia, Sabtu, 17 Oktober 2026. Peresmian dipusatkan di Markas Kepolisian Resor Jombang, Jawa Timur, ditandai dengan pengguntingan pita di depan Satuan Reserse Kriminal, dan dihadiri ratusan buruh serta sejumlah pejabat daerah. Berdasarkan data Polri, sejak 2025 hingga Oktober 2026, Desk Ketenagakerjaan telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja dengan total nilai hak yang berhasil dipenuhi mencapai Rp70,28 miliar.
Fokus PHK, Pesangon, dan Sengketa Upah
Suyudi menegaskan perluasan Desk Ketenagakerjaan ke tingkat kewilayahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak pekerja di seluruh Indonesia, sekaligus tindak lanjut pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.
“Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” kata Suyudi dalam sambutannya di Polres Jombang, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Suyudi menjelaskan Desk Ketenagakerjaan berfokus pada penanganan persoalan hubungan industrial, antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran pesangon, dan sengketa upah. Layanan ini juga menyediakan sarana konsultasi dan pendampingan bagi pekerja yang menghadapi persoalan terkait hak-haknya.
“Oleh karena itu, kita terus bersinergi agar perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha dapat berjalan seimbang,” ujar Suyudi.
Berdasarkan data Polri, sebanyak 395 laporan ketenagakerjaan telah diterima, dengan 313 perkara masih dalam penanganan. Desk Ketenagakerjaan pertama kali dibentuk di tingkat Bareskrim Polri pada 20 Januari 2025 oleh Kapolri sebelumnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Suyudi memperluas layanan hingga tingkat kewilayahan.
Andi Gani mengklaim kasus ketenagakerjaan yang sebelumnya mandek hingga lima hingga enam tahun dapat diselesaikan dalam tujuh hingga delapan hari melalui fasilitasi Desk Ketenagakerjaan.
“Buruh adalah pilar utama pembangunan nasional yang menggerakkan roda produksi dan menopang dunia usaha,” kata Suyudi dalam sambutan yang sama.
“Kami yakini Desk Ketenagakerjaan yang saat ini dibentuk di 35 polres akan terus berkembang ke wilayah industri lainnya,” tambahnya.
Andi Gani juga menyatakan bahwa Konfederasi Buruh Bersatu Indonesia (KBPBI) tidak akan menggelar demonstrasi pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai gantinya, KBPBI akan mengadakan kegiatan bakti sosial.
Peresmian di Polres Jombang turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Dekananto Eko Purwono, dan Bupati Jombang Warsubi. Daftar lengkap 14 Polda dan 35 Polres yang mendapatkan Desk Ketenagakerjaan belum dirinci secara spesifik oleh Polri hingga berita ini diturunkan.